In early 2002, BIN was derided by ministers and senior politicians when it emerged that it experienced written separate, and contradictory, reviews around the economic climate for cabinet ministers and for any parliamentary committee. BIN also organized an mistake-filled briefing for parliament's Foreign Affairs and Security Fee ahead of John Howard's go to to Indonesia in February 2002.
[nine] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
Era pertama adalah masa intelijen perjuangan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini, tujuan utama intelijen adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintahan pada masa itu, termasuk Presiden Soekarno, mengenai gerak-gerik penjajah yang berusaha kembali menduduki Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945.
BAKIN, which later on became BIN, continues to be beneath the scrutiny in the navy, Specifically about their alleged connection to numerous social conflicts and violent functions that occurred following 1998, noticed as a reflection of Soeharto’s ‘anger.’ You will find three views formed right now. Very first
Di satu sisi badan intelijen tahu kepentingan clientnya, sebaliknya sang client juga harus tahu apa yang dibutuhkan oleh badan intelijen agar dapat menghasilkan produk intelijen yang bermutu one .
The territorial instructions include provincial and district commands each with many infantry battalions, at times a cavalry battalion, artillery, or engineers, and you can find an increasing amount of infantry brigades becoming activated.
, aparat keamanan dan intelijen indonesia masih dalam proses reorientasi dan proses reformasi. Aparat keamanan memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan proses investigasi dalam sebuah peristiwa teror.
In 2005, BIN was located to Di Sini own used the charitable Basis of former Indonesian president Abdurrahman Wahid to hire a Washington lobbying business to force the US govt for a full restart of navy instruction courses in Indonesia.[25]
Hal ini menjadi tantangan mengingat secara riil ada efisiensi anggaran yang berpotensi memotong kemampuan pengelolaan jaringan oleh anggota badan intelijen tersebut. Bukan rahasia jika anggaran BIN di periode sebelumnya sangat besar.
Immediately after declaring independence in 1945, the Government of Indonesia proven its initial intelligence company, referred to as Badan Istimewa. Colonel Lubis returned to steer the agency, as did about 40 former Particular armed service investigators.
Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.
Menurut Rodon, BIN telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. BIN kini lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan strategis serta telah menambah beberapa deputi baru yang fokus pada siber, komunikasi, dan informasi.
Reformasi intelijen harus dapat menyentuh lini yang telah disebutkan dan mampu memperkuat dan mempertegas aspek-aspek tersebut.
Belum tercapainya stabilisasi politik memberikan kesempatan kepada elit politik untuk tidak menganggap masalah terorisme sebagai ancaman serius. Keempat adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, bahkan cenderung tidak adil.[1]